Jika Coretax terasa seperti sistem yang aturannya terus bergerak, itu bukan perasaan Anda saja. PMK Nomor 81 Tahun 2024 — Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan — adalah induk regulasi di balik Coretax, ditetapkan 14 Oktober 2024 dan mulai berlaku 1 Januari 2025. Dengan 484 pasal dalam 11 bab serta 642 halaman, PMK ini sekaligus mencabut 42 peraturan lama (9 di antaranya dicabut sebagian) yang sebelumnya tersebar di berbagai PMK terpisah. Sejak diterbitkan, PMK ini sudah diubah empat kali — tanda bahwa penataan sistem administrasi pajak sebesar ini masih terus disesuaikan sambil berjalan.
Tujuh ruang lingkup dalam Pasal 2
Pasal 2 PMK 81/2024 membagi keseluruhan aturan menjadi tujuh ruang lingkup. Memahami peta ini membantu Anda langsung menuju pasal yang relevan, alih-alih tersesat di antara ratusan pasal:
| RUANG LINGKUP | RENTANG PASAL | INTINYA |
|---|---|---|
| Hak & kewajiban perpajakan elektronik | Pasal 3–14 | Tata cara pelaksanaan hak, kewajiban, penerbitan & pengiriman dokumen/keputusan secara elektronik |
| Pendaftaran WP, pengukuhan PKP, objek PBB | Pasal 15–93 | NPWP, pengukuhan PKP (Pasal 60–70), pendaftaran objek PBB (Pasal 71–93) |
| Pembayaran, penyetoran & pengembalian pajak | Pasal 94–216-an | Mekanisme bayar-setor, restitusi kelebihan bayar, imbalan bunga |
| Pemungutan/pemotongan pajak pihak ketiga | Pasal 217 dst. | PPh 22 atas impor & kegiatan usaha lain (bagian ini kini sudah dihapus — lihat Perubahan Ketiga) |
| Pelaporan SPT | — | Tata cara penyampaian & pengolahan SPT, termasuk fitur prepopulated |
| Insentif & fasilitas pajak khusus | Pasal 423–447 | Padat karya (423–431), litbang (432–441), WNA keahlian tertentu (442–447) |
| Pencatatan & pembukuan untuk perpajakan | Pasal 448–463 | Prosedur pencatatan/pembukuan wajib pajak |
| Ketentuan teknis pelaksanaan SIAP | Pasal 464–467 | Pendelegasian kewenangan teknis ke Dirjen Pajak/Bea Cukai/Perbendaharaan |
| Contoh format dokumen & perhitungan | Pasal 468–471 | Lampiran contoh format faktur, perhitungan, pemungutan, pelaporan |
Pasal yang paling sering disentuh wajib pajak
- Pasal 60–70 (Pengukuhan PKP) — syarat dan prosedur pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, termasuk kriteria penonaktifan akses pembuatan faktur pajak.
- Pasal 464 — menegaskan bahwa sejak masa pajak Januari 2025, pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan atas satu atau lebih tempat kegiatan usaha dilakukan terpusat menggunakan NPWP sesuai tempat tinggal/kedudukan wajib pajak. Ini pasal kunci di balik konsep "satu akun wajib pajak" di Coretax.
- Pasal 467 — pendelegasian kewenangan ke Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai untuk menetapkan tata cara pengecualian pemungutan PPh Pasal 22.
- Pasal 483 — daftar 42 peraturan yang dicabut; penting diketahui karena beberapa PMK lama yang mungkin masih Anda jadikan rujukan sudah tidak berlaku.
- Pasal 484 — penetapan tanggal berlaku 1 Januari 2025.
Perubahan Ketiga (PMK 54/2025): pasal yang dihapus
Diterbitkan pertengahan 2025, PMK 54/2025 pada dasarnya merampingkan PMK 81/2024 — menghapus pasal-pasal yang topiknya sudah dipindah ke regulasi lain yang lebih spesifik:
- Pasal 1 angka 199–206 dihapus — sejumlah definisi termasuk "aset kripto" dan "bukti pemotongan/pemungutan unifikasi".
- Bagian Kelima Bab VI (Pasal 217–225) dihapus — ketentuan Pemungutan PPh Pasal 22 atas impor dan kegiatan usaha lain, karena kini diatur tersendiri dalam PMK 51/2025.
- Bagian Keduapuluh Bab VI (Pasal 340–369, kecuali Pasal 343) dihapus — ketentuan PPN dan PPh atas transaksi aset kripto, dipindah ke pengaturan khusus tersendiri.
- Pasal 465 huruf w dan Pasal 467 (bagian pendelegasian terkait PPh 22 impor) turut dihapus, sejalan dengan pemindahan ke PMK 51/2025.
- Pasal 471 & Lampiran Huruf EEEE dan OOO — contoh format terkait barang tertentu dan perhitungan PPN/PPh 22 aset kripto turut dicabut.
Intinya: jika Anda mencari ketentuan soal pajak kripto atau PPh 22 impor, jangan lagi merujuk ke PMK 81/2024 — keduanya kini punya rumah sendiri di regulasi terpisah.
Perubahan Keempat (PMK 1/2026): nilai buku restrukturisasi usaha
Perubahan paling baru, PMK 1/2026 yang berlaku sejak diundangkan 22 Januari 2026, menyasar bagian yang jauh berbeda: ketentuan umum, nilai pasar/nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha (Pasal 394 dan sekitarnya).
- Menegaskan bahwa pengalihan harta dalam restrukturisasi usaha pada prinsipnya memakai nilai pasar, namun untuk kepentingan PPh, wajib pajak dapat memakai nilai buku dengan persetujuan Dirjen Pajak.
- Memberi kewenangan kepada Menteri Keuangan — dengan pelimpahan ke Dirjen Pajak dan Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal — untuk mengevaluasi penggunaan nilai buku hingga 3 tahun sejak PMK ini diundangkan.
- Menyesuaikan definisi BUMN (Pasal 1 angka 135) agar sejalan dengan transformasi kelembagaan, termasuk perubahan peran Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN.
- Ketentuan peralihan: keputusan penggunaan nilai buku yang sudah ditetapkan sebelum PMK 1/2026 berlaku tetap sah selama memenuhi ketentuan PMK 81/2024 sebagaimana terakhir diubah PMK 54/2025. Permohonan yang sudah diajukan tapi belum diputuskan tetap diproses berdasarkan aturan lama.
Kenapa "banyak perubahan" ini penting bagi Anda
- Jangan berpegang pada cetakan lama PMK 81/2024. Versi yang berlaku hari ini adalah gabungan dari PMK asli plus seluruh perubahan — selalu cek versi konsolidasi terbaru di jdih.kemenkeu.go.id sebelum mengutip pasal tertentu.
- Topik yang dipindah bukan berarti dihapus kewajibannya. Pajak kripto dan PPh 22 impor tetap berlaku — hanya rumah regulasinya yang berpindah ke PMK 51/2025 dan aturan aset kripto tersendiri.
- Jika bisnis Anda sedang merestrukturisasi (merger, spin-off, akuisisi antar anak perusahaan), pastikan permohonan nilai buku mengacu ke ketentuan PMK 1/2026, bukan versi sebelumnya — terutama soal siapa yang berwenang mengevaluasi dan jangka waktunya.
- Pantau terus jalur perubahan. Dengan empat kali revisi dalam waktu kurang dari dua tahun sejak diterbitkan, kemungkinan besar akan ada Perubahan Kelima dan seterusnya seiring Coretax terus disempurnakan.
Regulasi teknis administrasi pajak seperti ini jarang dibaca utuh oleh pemilik bisnis — dan memang tidak harus. Yang penting adalah tahu bagian mana yang relevan dengan kondisi usaha Anda, dan memastikan konsultan atau tim internal Anda selalu merujuk versi paling mutakhir.
Disclaimer: Artikel ini disusun sebagai informasi umum per 6 Juli 2026 dan bukan merupakan nasihat perpajakan untuk kasus spesifik. Ketentuan perpajakan dapat berubah. Untuk penerapan pada kondisi bisnis Anda, konsultasikan dengan tim Sentary Consulting atau konsultan pajak terdaftar.