PMK 71/2026: Bayar Utang Pajak Kini Melunasi Pokok Dulu — Apa Untungnya bagi Usaha Anda?

Pemerintah menerbitkan PMK 71 Tahun 2026 yang berlaku sejak 2 Oktober 2026. Perubahan terpentingnya sederhana: setiap pembayaran atas surat ketetapan pajak (SKP) atau surat tagihan pajak (STP) kini dihitung untuk melunasi pokok pajak terlebih dahulu, baru kemudian sanksi administrasi. Bagi usaha yang sedang mencicil tunggakan, ini berarti pokok utang lebih cepat lunas dan jalan untuk meminta pengurangan sanksi jadi lebih terbuka.

Apa itu PMK 71/2026?

PMK 71/2026 mengubah PMK 118 Tahun 2024 tentang tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan. Peraturan ini ditetapkan pada 29 September 2026, lalu diundangkan dan mulai berlaku pada 2 Oktober 2026.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebut tujuannya: mempercepat pelunasan pokok utang pajak, mendorong kepatuhan sukarela, dan menjaga arus kas wajib pajak, khususnya UMKM.

Apa yang berubah: pokok dulu, sanksi belakangan

Sebelumnya, di bawah PMK 118/2024, pembayaran atas SKP atau STP dibagi secara proporsional antara pokok pajak dan sanksi. Akibatnya, sebagian uang yang Anda setor selalu “terpakai” untuk sanksi, sehingga pokok tidak pernah lunas lebih dulu.

Kini, Pasal 23 ayat (6) mengatur bahwa pembayaran atas SKP, STP, SKP PBB, atau STP PBB diperhitungkan terlebih dahulu terhadap jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Jika pembayaran melebihi pokok, kelebihannya baru diperhitungkan ke sanksi administrasi atau denda PBB. Cara hitungnya mengikuti contoh di Lampiran Huruf C PMK ini.

Perlu dicatat, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menegaskan bahwa kebijakan ini bukan pemutihan pajak. Pokok utang pajak tetap wajib dilunasi.

Contoh hitungan sederhana

Angka berikut hanya ilustrasi, bukan kasus nyata. Misalkan sebuah CV menerima STP dengan pokok pajak Rp10.000.000 dan sanksi Rp2.000.000 (total Rp12.000.000). Bulan ini CV tersebut baru mampu membayar Rp6.000.000.

• Cara lama (proporsional): Rp6.000.000 dibagi sesuai perbandingan 10 : 2. Sekitar Rp5.000.000 masuk ke pokok dan Rp1.000.000 ke sanksi. Sisa pokok: Rp5.000.000.
• Cara baru (PMK 71/2026): seluruh Rp6.000.000 masuk ke pokok. Sisa pokok: Rp4.000.000, sanksi Rp2.000.000 belum dibayar.

Begitu CV tersebut membayar total Rp10.000.000, pokoknya sudah lunas. Pada titik ini ia sudah memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi Rp2.000.000 tadi.

Siapa yang terdampak?

• Wajib pajak yang punya tunggakan SKP atau STP dan membayarnya bertahap — paling merasakan manfaatnya.
• UMKM dengan arus kas terbatas, karena dana yang ada bisa difokuskan untuk menutup pokok.
• Wajib pajak yang ingin meminta pengurangan/penghapusan sanksi, karena syaratnya adalah pokok pajak sudah dibayar.
• Wajib pajak yang sedang mengajukan keberatan, karena ada penyesuaian batas waktu tanggapan.
• Wajib pajak yang punya sanksi administratif belum dibayar. PMK ini menambah Pasal 27A: DJP dapat mengurangi atau menghapus sanksi administratif, termasuk denda PBB, untuk mendorong perekonomian nasional. Aturan pelaksananya adalah KEP-239/PJ/2026 (berlaku 8 Oktober 2026): potongan hingga 100% bila Anda lapor atau bayar sampai 31 Desember 2026, dan permohonan paling lambat 1 Oktober 2028.

Syarat mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi

Fasilitas ini tidak otomatis. Permohonan harus:

1. ditulis dalam bahasa Indonesia, menyebut jumlah sanksi yang dimohonkan beserta alasannya;
2. diajukan untuk satu SKP, STP, SKP PBB, atau STP PBB;
3. diajukan sebelum ada usulan lelang atau pemindahbukuan barang sitaan;
4. ditandatangani wajib pajak, wakil, atau kuasanya;
5. diajukan setelah pokok pajak yang tidak/kurang dibayar sudah dibayar.

Penghitungan pajak terutang dan jumlah yang dimohonkan harus mengikuti format Lampiran C. Sanksi yang timbul dari keberatan, banding, atau peninjauan kembali (STP berdasarkan Pasal 25 ayat (9), Pasal 27 ayat (5d), dan Pasal 27 ayat (5f) UU KUP) tidak bisa dikurangi atau dihapus lewat mekanisme ini.

Perubahan pada proses keberatan

• Wajib pajak wajib memenuhi permintaan data dari DJP paling lama 15 hari kerja sejak surat permintaan dikirim.
• Jika tidak hadir dalam pembahasan hasil penelitian keberatan, wajib pajak masih bisa memberi tanggapan tertulis paling lama 10 hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Untuk Hadir dikirim. Lewat dari itu, penelitian tetap berjalan tanpa tanggapan Anda.
• Kewenangan DJP untuk pertukaran informasi dengan otoritas pajak negara mitra kini ditulis tegas.

Ketentuan peralihan: permohonan yang diterima sebelum PMK 71/2026 berlaku dan belum diputus, terkait STP berdasarkan Pasal 25 ayat (9), Pasal 27 ayat (5d), atau Pasal 27 ayat (5f) UU KUP, tetap diproses dengan PMK 118/2024.

Apa artinya bagi arus kas usaha Anda?

Perubahan ini mengubah cara menyusun rencana pelunasan. Dengan alokasi proporsional, setiap setoran ikut mengurangi sanksi, sehingga pokok selalu tersisa sampai seluruh tagihan lunas. Dengan aturan baru, Anda bisa menargetkan pelunasan pokok lebih dulu, lalu memutuskan apakah sanksinya dibayar atau dimohonkan pengurangan.

Beberapa hal praktis yang patut dipertimbangkan:

• Buat daftar per ketetapan. Jika Anda punya beberapa SKP atau STP, catat pokok dan sanksi masing-masing. Karena permohonan pengurangan diajukan satu per satu, rencana bayar per ketetapan lebih mudah dipantau.
• Pantau status di Coretax. Pastikan setiap setoran tercatat pada ketetapan yang benar sebelum Anda mengajukan permohonan.
• Siapkan alasan permohonan sejak awal. Permohonan harus menyebut jumlah sanksi yang dimohonkan dan alasannya. Kumpulkan dokumen pendukung sambil menyelesaikan pelunasan pokok.

Ringkasan: sebelum dan sesudah PMK 71/2026

Langkah yang bisa Anda lakukan

1. Cek tunggakan Anda — lihat daftar SKP dan STP yang belum lunas di Coretax DJP.
2. Prioritaskan pokok — susun rencana bayar agar pokok tiap ketetapan lunas lebih dulu.
3. Hitung peluang pengurangan sanksi — setelah pokok lunas, pertimbangkan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi, satu permohonan per ketetapan.
4. Perhatikan batas waktu keberatan — siapkan data dalam 15 hari kerja dan tanggapan dalam 10 hari kerja.
5. Simpan bukti bayar dan dokumen — permohonan wajib memakai format penghitungan Lampiran C.

Disclaimer: Artikel ini disusun sebagai informasi umum per 23 Oktober 2026 dan bukan merupakan nasihat perpajakan untuk kasus spesifik. Ketentuan pajak dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk situasi Anda, konsultasikan dengan Sentary Consulting atau konsultan pajak terdaftar.