Awal 2025, publik sempat dibuat bingung: PPN naik jadi 12% atau tidak? Jawabannya ada di PMK 131/2024, yang berlaku sejak 1 Januari 2025 dan masih menjadi dasar penghitungan PPN sampai hari ini. Intinya sederhana, tetapi eksekusinya di faktur pajak butuh ketelitian.
Dua rezim dalam satu tarif
Tarif PPN dalam undang-undang tetap 12%. Yang membedakan adalah Dasar Pengenaan Pajak (DPP)-nya:
| JENIS PENYERAHAN | FORMULA | BEBAN EFEKTIF |
|---|---|---|
| Barang mewah (objek PPnBM: kendaraan bermotor tertentu, hunian mewah ≥ Rp30 M, pesawat, kapal pesiar, balon udara, peluru senjata api) | 12% × harga jual / nilai impor | 12% |
| Barang & jasa umum (selain barang mewah) | 12% × (11/12 × harga jual) | 11% |
| Barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, pendidikan | Dibebaskan / tidak dikenai PPN | — |
Contoh hitungan
Misalkan Anda menjual jasa desain interior (bukan barang mewah) senilai Rp100.000.000:
- DPP Nilai Lain = 11/12 × Rp100.000.000 = Rp91.666.667
- PPN terutang = 12% × Rp91.666.667 = Rp11.000.000
- Beban efektif = Rp11.000.000 ÷ Rp100.000.000 = 11% — sama seperti sebelum 2025.
Bandingkan dengan penjualan mobil mewah yang masuk objek PPnBM senilai Rp1 miliar: PPN-nya langsung 12% × Rp1.000.000.000 = Rp120.000.000 (di luar PPnBM-nya sendiri).
Bagaimana dengan DPP nilai lain yang sudah ada sebelumnya?
Beberapa jenis transaksi sejak dulu memakai DPP nilai lain atau besaran tertentu sendiri — misalnya jasa pengiriman paket, jasa freight forwarding, dan jasa agen asuransi. Transaksi semacam ini dikecualikan dari mekanisme Pasal 2 dan 3 PMK 131/2024. Pemerintah kemudian menerbitkan PMK 11/2025 sebagai aturan "omnibus" yang mengumpulkan skema DPP Nilai Lain dan Besaran Tertentu dalam satu dasar hukum, dengan pola penghitungan yang diselaraskan (12% × 11/12 × DPP dan formula tertentu).
Implikasi praktis untuk bisnis Anda
- Pastikan sistem faktur Anda benar. Coretax dan e-Faktur versi terbaru sudah mengakomodasi DPP 11/12 secara otomatis untuk barang umum — tapi tetap verifikasi kategori barang/jasa yang Anda input.
- Pisahkan katalog barang mewah. Jika Anda menjual campuran (misalnya dealer kendaraan), pastikan item objek PPnBM terpetakan dengan benar agar tidak tertukar formula.
- Cek faktur pajak masukan dari pemasok. Faktur masukan yang salah DPP berisiko dipermasalahkan saat pengkreditan.
- Siapkan rekonsiliasi omzet. Perbedaan antara omzet komersial dan DPP 11/12 di SPT Masa PPN adalah hal normal — tetapi harus bisa dijelaskan dengan kertas kerja yang rapi saat diperiksa.
UMKM non-PKP: tidak wajib memungut
Perlu diingat, pengusaha dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun yang belum dikukuhkan sebagai PKP tidak wajib memungut PPN sama sekali. Diskusi 11% vs 12% baru relevan setelah Anda berstatus PKP — baik karena melewati batas omzet maupun karena memilih dikukuhkan secara sukarela.
Disclaimer: Artikel ini disusun sebagai informasi umum per 18 Juni 2026 dan bukan merupakan nasihat perpajakan untuk kasus spesifik. Ketentuan perpajakan dapat berubah. Untuk penerapan pada kondisi bisnis Anda, konsultasikan dengan tim Sentary Consulting atau konsultan pajak terdaftar.