Selama bertahun-tahun, SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) menjadi acuan favorit UMKM dan perusahaan privat karena kesederhanaannya. Namun Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah mengesahkan penggantinya sejak 30 Juni 2021: SAK Entitas Privat (SAK EP), yang merupakan adopsi dari IFRS for SMEs disesuaikan kondisi Indonesia. Setelah masa persiapan panjang, SAK EP resmi berlaku efektif sejak 1 Januari 2025 — artinya, laporan keuangan tahun buku 2025 dan seterusnya wajib disusun berdasarkan standar ini, bukan lagi SAK ETAP.
Siapa yang wajib memakai SAK EP?
SAK EP ditujukan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik yang menerbitkan laporan keuangan bertujuan umum bagi pengguna eksternal — mencakup sebagian besar PT tertutup, CV, firma, dan koperasi yang bukan perusahaan terbuka atau lembaga keuangan dengan akuntabilitas publik. Entitas yang memang memiliki akuntabilitas publik (misalnya emiten) tetap bisa memakai SAK EP hanya jika otoritas yang berwenang mengizinkan secara khusus.
Apa yang benar-benar berubah dari SAK ETAP
SAK EP bukan sekadar rebranding. Ada penambahan konsep yang signifikan dibanding ETAP:
- Nilai wajar untuk properti investasi dan aset biologis. ETAP umumnya memakai model biaya; SAK EP mensyaratkan model nilai wajar sebagai kebijakan tunggal, kecuali penerapannya memerlukan biaya atau upaya yang berlebihan — barulah model biaya dipakai sebagai alternatif.
- Penghasilan komprehensif lain (other comprehensive income/OCI). Konsep yang sebelumnya tidak dikenal di ETAP, kini masuk sebagai bagian pelaporan kinerja keuangan.
- Laporan keuangan konsolidasian dan tersendiri diatur jauh lebih rinci — termasuk kriteria kontrol dan prosedur eliminasi transaksi antar-entitas dalam satu grup usaha.
- Kombinasi bisnis dan goodwill mendapat pengaturan yang lebih eksplisit dibanding sebelumnya.
- Aset dan liabilitas keuangan diatur lebih terperinci, termasuk klasifikasi dan pengukurannya.
- Pajak tangguhan (deferred tax). Ini area yang paling sering luput — SAK EP mengharuskan pengakuan pajak tangguhan atas perbedaan temporer antara nilai akuntansi dan nilai fiskal, sesuatu yang jarang dipraktikkan secara ketat di bawah ETAP.
- Imbalan kerja, khususnya imbalan pascakerja, mendapat definisi dan persyaratan pengakuan-pengukuran yang lebih kompleks — termasuk perhitungan cadangan imbalan pascakerja karyawan yang sebelumnya kerap terlewat.
Di sisi lain, SAK EP tetap menyederhanakan beberapa hal dibanding SAK penuh (berbasis IFRS): topik yang tidak relevan bagi entitas privat seperti laba per saham, laporan keuangan interim, dan segmen operasi dihilangkan sepenuhnya. Kebijakan akuntansi juga disederhanakan menjadi satu pilihan tunggal untuk sebagian besar transaksi, dengan pengungkapan yang lebih ringkas dan bahasa yang lebih sederhana dibanding SAK berbasis IFRS penuh.
Masa transisi: wajib retrospektif
Bagi entitas yang baru pertama kali menerapkan SAK EP, standar ini mensyaratkan penerapan retrospektif — seolah-olah SAK EP telah berlaku sejak awal, sehingga laporan keuangan periode pembanding perlu disajikan kembali (restated) agar bisa diperbandingkan.
- Tanggal transisi adalah awal periode paling awal di mana entitas menyajikan informasi komparatif penuh sesuai SAK EP dalam laporan keuangan pertamanya.
- Jika ditemukan kesalahan dari periode SAK ETAP sebelumnya selama masa transisi, SAK EP mensyaratkan rekonsiliasi yang memisahkan koreksi kesalahan dari perubahan kebijakan akuntansi — dua hal ini tidak boleh dicampur dalam pelaporan.
- Entitas wajib mengungkapkan bagaimana transisi dari SAK ETAP ke SAK EP memengaruhi posisi keuangan dan kinerja keuangan yang dilaporkan.
- Jika tidak praktis membuat penyesuaian tertentu pada tanggal transisi, penyesuaian diterapkan pada periode paling awal yang praktis dilakukan, dengan pengungkapan jumlah yang belum disajikan kembali.
- Penyesuaian yang timbul dari perbedaan kebijakan akuntansi lama dan baru diakui langsung ke saldo laba, bukan ke laba rugi periode berjalan.
Dampak praktis untuk bisnis Anda
- Laporan keuangan komparatif perlu disusun ulang jika belum pernah menerapkan SAK EP secara dini — bukan sekadar meneruskan format lama dengan label baru.
- Perhitungan pajak tangguhan menjadi rutinitas baru, bukan lagi opsional. Ini butuh pemetaan perbedaan temporer antara pembukuan komersial dan fiskal yang konsisten tiap periode.
- Jika bisnis Anda memiliki properti investasi (misalnya ruko atau gudang yang disewakan, bukan dipakai sendiri), siapkan penilaian nilai wajar dari penilai independen atau justifikasi mengapa memakai model biaya.
- Jika Anda punya beberapa entitas dalam satu grup usaha, evaluasi apakah laporan keuangan konsolidasian kini diwajibkan berdasarkan kriteria kontrol yang baru.
- Dokumentasikan kebijakan akuntansi yang dipilih secara tertulis — SAK EP mengharapkan konsistensi kebijakan tunggal, bukan pilihan yang berubah-ubah antar periode.
Transisi standar akuntansi seperti ini jarang terasa mendesak — sampai tiba-tiba laporan keuangan dibutuhkan untuk pengajuan kredit, due diligence investor, atau syarat restitusi pajak (termasuk opini audit WTP yang kini disyaratkan berbagai fasilitas perpajakan). Menyiapkannya lebih awal jauh lebih murah daripada menyusunnya ulang secara terburu-buru.
Disclaimer: Artikel ini disusun sebagai informasi umum per 6 Juli 2026 dan bukan merupakan nasihat perpajakan untuk kasus spesifik. Ketentuan perpajakan dapat berubah. Untuk penerapan pada kondisi bisnis Anda, konsultasikan dengan tim Sentary Consulting atau konsultan pajak terdaftar.