Update Pajak Marketplace 0,5%: Jadwal Terbaru PMK 37/2025 dan yang Harus Dilakukan Penjual Online

Menurut siaran pers DJP tanggal 1 Oktober 2026, Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli mulai memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5% dari omzet penjual di platform mereka sejak 1 Oktober 2026. Padahal, pengumuman resmi DJP sebelumnya (PENG-46/PJ.09/2026) menyebut pemungutan baru berlaku 1 November 2026. Dasar aturannya tetap PMK 37 Tahun 2025. Ini bukan pajak baru: yang berubah hanya cara bayarnya, dari setor sendiri menjadi dipotong langsung oleh marketplace.

Penjual orang pribadi dengan omzet sampai Rp500 juta setahun bisa tidak dipungut, asalkan menyerahkan surat pernyataan. Awal November ini DJP mulai mengevaluasi pelaksanaannya, jadi sekarang saat yang tepat untuk merapikan data toko Anda.

Apa yang berubah?

Sebelumnya, penjual online menghitung dan menyetor pajaknya sendiri. Sekarang, marketplace yang ditunjuk pemerintah langsung memungut 0,5% dari peredaran bruto (omzet) setiap kali pembayaran diterima. Dasar hitungnya tidak termasuk PPN dan PPnBM.

Pajak yang sudah dipungut ini tidak hilang begitu saja. Bagi penjual yang memakai skema PPh final UMKM, pungutan tersebut menjadi bagian pelunasan PPh final. Bagi penjual yang memakai skema umum, pungutan menjadi kredit pajak di SPT Tahunan. Bukti pungutnya akan tersedia di akun pajak Anda.

Kronologi: dari 1 Juli, ditunda, sampai jadwal terbaru

Jadi, mana yang berlaku? Dua dokumen resmi DJP menyebut tanggal berbeda, dan sampai artikel ini ditulis kami belum menemukan penjelasan DJP yang menyandingkan keduanya. Pernyataan DJP yang terbaru menyebut 1 Oktober 2026. Cara paling praktis untuk memastikannya: cek laporan penjualan dan bukti pungut Oktober di dashboard penjual Anda, atau tanyakan ke Kring Pajak 1500200. Untuk kasus Anda, cek juga apakah pungutan dari periode Agustus sudah dikembalikan oleh marketplace.

Siapa yang terdampak?

Yang dipungut adalah pedagang dalam negeri, baik orang pribadi maupun badan (PT, CV), yang menerima penghasilan dari transaksi di marketplace yang ditunjuk. Empat marketplace yang sudah ditunjuk:

• PT Shopee International Indonesia
• PT Tokopedia
• PT Ecart Webportal Indonesia (Lazada)
• PT Global Digital Niaga Tbk (Blibli)

Ada beberapa pengecualian:

• Orang pribadi dengan omzet sampai Rp500 juta setahun bisa tidak dipungut, dengan menyerahkan surat pernyataan bermeterai ke marketplace. Batas Rp500 juta dihitung dari seluruh omzet usaha, termasuk penjualan offline di toko fisik, bukan hanya dari satu marketplace.
• Transaksi tertentu dikecualikan, antara lain jasa pengiriman oleh mitra aplikasi, penjualan pulsa dan kartu perdana, serta transaksi emas perhiasan tertentu.
• Pemegang SKB (Surat Keterangan Bebas pemotongan/pemungutan PPh) wajib menyerahkan SKB tersebut ke marketplace.

Contoh hitungan sederhana

Untuk penjual orang pribadi yang omzetnya baru melewati Rp500 juta: surat pernyataan wajib diserahkan paling lambat akhir bulan saat omzet melewati batas itu. Contoh di FAQ DJP: omzet gabungan Tuan A melewati Rp500 juta pada Maret 2026, maka surat pernyataan diserahkan paling lambat 31 Maret 2026, dan pemungutan dimulai April 2026.

Tabel ringkasan

Bagaimana dengan kabar pajak digital 9 November?

Langkah yang bisa Anda lakukan

1. Cek data toko di setiap marketplace. Pastikan NPWP atau NIK dan alamat korespondensi sudah benar. Penjual bertanggung jawab atas kebenaran data ini.
2. Hitung total omzet setahun, online dan offline. Ini menentukan apakah Anda (orang pribadi) masih di bawah Rp500 juta.
3. Serahkan surat pernyataan bila memenuhi syarat. Satu surat pernyataan per NPWP/NIK bisa dipakai untuk semua akun dan semua marketplace; cara penyerahannya mengikuti prosedur tiap marketplace.
4. Unduh dan simpan bukti pungut setiap bulan. Cocokkan dengan laporan penjualan agar tidak ada pajak yang terlewat dikreditkan.
5. Catat pungutan di pembukuan sebagai uang muka pajak, bukan biaya, supaya laporan keuangan dan SPT Tahunan 2026 nanti sesuai.
6. Cek pungutan bulan Oktober dan pengembalian pungutan Agustus di laporan marketplace Anda.
7. Pantau hasil evaluasi DJP di awal November dan pengumuman soal pajak digital lainnya.

Artikel ini merangkum pokok-pokok PMK 37 Tahun 2025 sebagai informasi umum dan bukan nasihat hukum atau pajak untuk kasus tertentu. Ketentuan dapat berubah; rujuk teks resmi peraturan dan konsultasikan kondisi usaha Anda dengan Sentary Consulting sebelum mengambil keputusan.